SUARA PEMBARUAN DAILY¬†Kontroversi Kedatangan Beras Impor, Komisi 4 DPR RI hanya memberi izin ketok palu untuk 1 (satu) kapal beras dari Thailand, namun ‘ikutan’ alias selundupan 6 (enam) kapal beras Vietnam masuk tanpa izin melalui pelabuhan Ciwandan, Provinsi Banten. Siapakah gerangan sang pemberi izin? Kepada siapa keuntungan beras ilegal digiringkan? adakah Partai Politik tertentu yang turut bermain disini? *Catatan: Bapak Widjanarko Puspowo saat itu masih menjadi Kabulog. Beliau sebelumnya adalah kader Golkar, lalu beralih ke PDIP dizaman Ibu Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI ke 5, kemudian disaat kejadian import beras ilegal ini berlangsung disinyalir beliau telah beralih ‘ke baju biru.’ Karena kemanapun yang bersangkutan pergi selalu berbaju batik warna biru.

PEMBARUAN/YC KURNIANTORO/LAURENS DAM TOLAK BERAS IMPOR – Sejumlah petani, buruh, dan mahasiswa berunjuk rasa dengan membakar karung berisi gabah sebagai lambang penolakan terhadap beras impor di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/12). Mereka menentang kebijakan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam.

KEBIJAKAN impor beras menuai kontroversi. Masalah impor beras ini, telah menjadi bahan diskusi dan perdebatan di antara anggota DPR. Akhirnya, kebijakan impor beras itu mendapat jawaban tegas dari DPR, menolak kebijakan impor beras. DPR meminta pemerintah, tidak lagi memberi izin impor beras kecuali hal itu benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan. Namun DPR bersikap permisif terhadap beras asal Vietnam sebanyak 70.050 ton yang terlanjur direalisasikan pemerintah, sembari meminta pemerintah tidak membiarkan beras impor masuk lagi ke Indonesia di luar jumlah yang ada. Penolakan DPR terhadap kebijakan impor beras disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa sidang kedua DPR tahun sidang 2005-2006. Pernyataan Agung sejalan dengan sikap sebagian anggota DPR yang menginginkan pengajuan hak angket dan interpelasi soal kebijakan impor beras. Terlihat upaya DPR menjawab aspirasi masyarakat, khususnya petani yang selalu mengeluh anjloknya harga akibat masuknya beras impor. Yang patut dipertanyakan, mengapa selama ini pemerintah selalu dengan mudah mengambil kebijakan yang tidak edukatif dan tidak mengedepankan kepentingan petani dalam menghadapi kelangkaan beras? Bahkan seringkali isu kelangkaan beras dijawab dengan kebijakan impor. Jika memang benar terjadi kelangkaan beras, mengapa pemerintah tidak berupaya memberikan subsidi kepada petani untuk merevitalisasi pertanian, baik dengan cara ekstensifikasi pertanian maupun intensifikasi pertanian, sehingga hasil pertanian semakin meningkat. Tidak Layak Konsumsi Kontroversi impor beras hampir reda karena sikap DPR dinyatakan dengan jelas, menolak kebijakan impor. Namun muncul lagi kontroversi baru yakni soal kualitas beras impor asal Vietnam yang sudah terlanjur diberi izin pemerintah.

Sejak akhir November 2005, tiga kapal asal Vietnam yakni Kapal MV Binh Phuoc yang memuat 6.700 ton, Kapal MV Tay Do 04 memuat 3.800 ton, dan Kapal MV Xuan Viet memuat 3. 400 ton. Jumlah keseluruhan beras impor yang dimuat di tiga kapal itu 13.900 ton. Itu merupakan bagian dari beras yang dipesan pemerintah sebagaimana tercantum dalam surat izin Departemen Perhubungan No 05/ M-DAG/II/2005. Selama hampir dua pekan, ketiga kapal itu lego jangkar di Perairan Selat Sunda, sekitar 16 mil dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II di Ciwandan, Cilegon, Banten. Kehadiran beras impor itu menarik perhatian Komisi IV DPR. Akhirnya, rombongan dari Komisi IV DPR Senin (5/12) meninjau beras impor itu dengan menggunakan tug boat dari Pelabuhan Ciwandan menuju tengah laut di mana ketiga kapal itu lego jangkar. Kehadiran Komisi IV DPR di sana selain untuk meneliti dokumen, juga meneliti kualitas beras impor. Seusai meninjau beras impor, anggota Komisi IV DPR, Marissa Haque menjelaskan, beras yang didatangkan dari Vietnam itu kualitasnya sangat memprihatinkan. Pada beras itu masih terdapat kutu dan kerikil sehingga tidak layak dikonsumsi. Bahkan Marissa menduga beras itu bukan hasil produksi 2005, tetapi hasil pertanian setahun atau dua tahun yang lalu atau sudah kadaluwarsa. Hasil pemeriksaan kualitas beras yang mereka lakukan, kemungkinan beras patah sebanyak 15,61 persen. Sementara mengacu pada aturan impor dari Departemen Pertanian maupun Departemen Perdagangan kualitas beras khususnya berkaitan dengan tingkat butir patah harus kurang dari 15 persen. Namun, Kepala Sub Divre Perum Bulog Banten, Tubagus Kun Maulawarman membantah penilaian anggota Komisi IV DPR itu.

Soal kualitas beras, PT PAN Asia Superintendence yang ditunjuk memeriksa mutu beras itu, sudah meneliti. Hasilnya, tingkat beras patah berkisar antara 13,88-15,1 persen. Beras di Kapal MV Binh Phuoc, tingkat butir patah 13,88 persen dan kadar airnya 14,10 persen. Beras di Kapal MV Tay Do 04, tingkat butir patah 14,93 persen dan kadar air 14,20 persen. Beras di Kapal MV Xuan Viet, tingkat butir patah 15,16 persen dengan kadar air 14,2 persen. “Jadi tidak benar kalau kualitas beras itu dikatakan tidak layak konsumsi. Kami sama sekali tidak menerima pernyataan anggota DPR itu,” tegasnya. Memang beras di Kapal MV Xuan Viet, tingkat butir patah 15,16 persen. Namun, itu masih dalam batas toleransi dan sudah disetujui Bea Cukai dan Departemen Perhubungan. Beras asal Vietnam dengan tujuan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Bengkulu itu akan disimpan sementara di gudang Bulog Banten di Cikande, Serang. Keberadaan beras itu di Banten telah dijelaskan dua kali lewat surat resmi kepada pelaksana tugas Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah namun sampai kejadian masuknya Kapal Vietnam belum ada tanggapan.

Sumber artikel: https://www.kompasiana.com/marissahaque/54ff00d8a333118b2850fbe2/menolak-import-beras-ilegal-dari-vietnam-kenangan-marissa-haque-saat-masih-di-pdip-amp-dpr-ri-2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *